Hanya Rakyat Literat yang Mampu Mengendalikan Penguasa Agar Tidak Otoriter

Inprasa.com, Pekanbaru – Kedudukan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi akan terwujud bila rakyat mempunyai tingkat literasi cukup bagus. Sebaliknya jika rakyat hanya memiliki tingkat literasinya rendah maka kontrol kekuasaan oleh rakyat akan semakin kurang, bahkan cenderung tidak ada. Sudah menjadi hukum alam, kekuasaan tanpa kontrol akan cenderung otoriter dan korup. Ini terbukti dimana Negara menganut sistem demokrasi yang penguasaannya otoriter dan korup rakyatnya bodoh atau akses informasi dan ilmu pengetahuan dibatasi oleh sang penguasa.

Rakyat literat dapat dengan mudah mengetahui apakah wakil yang di suruhnya mewakili dirinya untuk mengurus Negara itu cakap bekerja atau tidak. Bahkan rakyat dengan gampang dapat mengetahui makna dibalik poster, baliho yang banyak terpampang di sudut-sudut jalan raya. Rakyat sebenarnya tidak butuh poster, baliho yang memperlihatkan tampang pesuruh rakyat itu. Rakyat sebenarnya berkata dalam hatinya “kenapa uang pajakku dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berdampak baik terhadap ekonomi rakyat, malah untuk pasang wajah pesuruhnya itu”.

Kebanyakan pesuruh yang mewakili tuannya (rakyat) setelah dilantik, mereka tidak sadar bahwa profesi pekerjaan yang sedang mereka jalankan mewakili rakyat, melainkan mereka berfikir “aku sudah habis banyak, ini waktunya mengembalikan modalku dengan cara memajakkin rakyat”. Mereka sudah lupa hakekat bahwa dirinya adalah pesuruh rakyat.

Jika pesuruh rakyat yang saat ini menjadi Presiden, DPR, ASN suatu saat lalai akan hakekat siapa dirinya, rakyat yang literatlah yang harus memberi tahu dan menegurnya bahwa pesuruhnya itu salah atau lalai. Jika mereka tidak nurut atas nasehat rakyat, maka rakyat berhak mencabut mandat yang diberikan kepada mereka.

Beginilah hakekat demokrasi yang benar berdasar pemahaman rakyat yang tingkat literasinya cukup tinggi atau rakyat literat.