Harapan dan Tantangan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Inprasa.com, Pekanbaru – Budaya baca yang tinggi yang diharapkan Pemerintah terhadap anak-anak Indonesia yang saat ini berusia 10 s.d. 30 tahun masih jauh dari harapan.

Pegiat Literasi berusaha mendobrak pola pikir para guru, kepala sekolah, birokrasi yang terkait dan warga sekolah yang cenderung masih apatis terhadap tujuan Gerakan Literasi Sekolah belum sepenuhnya berhasil.

Hambatan utama kurang keberhasilan Gerakan Literasi Sekolah adalah minimnya keteladanan dan rendahnya kepedulian guru, orangtua dan pemangku kepentingan program ini.

Idealisme guru untuk menjadikan siswanya berwawasan luas sangat minim. Guru hanya mengajarkan yang menjadi tupoksinya saja, tidak lebih dari itu. Keadaan yang demikian para pegiat Literasi dapat memakluminya, karena mereka juga kurang paham tujuan akhir Gerakan Literasi Sekolah itu seperti apa.

Seharusnya pemangku kepentingan Gerakan Literasi Sekolah yang berada di pusat Pemerintahan sampai tingkat paling bawah bersinergi untuk menjelaskan apa dan maksud tujuan Gerakan Literasi Sekolah sampai semua pemangku kepentingan paham. Dan yang lebih penting lagi guru-guru harus diberi penghargaan berupa apa saja jika para guru terlibat aktif sebagai penggerak Literasi.

Perlu disadari atau tidak idealisme menjadi seorang guru saat ini mulai terkikis, untuk itu tidak ada jeleknya Pemerintah mulai mengembalikan lagi agar idealisme seorang guru kembali tumbuh di Negeri ini, yakni dengan cara memberikan penghargaan atas pengabdiannya di bidang Gerakan Literasi Sekolah.

Akibat sistem perpolitikan di Indonesia dimana sekolah/guru termasuk penyumbang suara dalam setiap pemilihan umum/pilkada, guru dan instansi terkait menjadi bulan-bulanan dalam mencerdaskan anak didiknya.

Betapa tidak, untuk membangun mental siswa dan kecerdasan anak guru dibatasi sebuah aturan yang sangat kaku. Selain dana sangat terbatas sanpraspun sangat minim. Bagaimana guru bisa menelorkan siswa yang unggul dan berprestasi?

Slogan sekolah gratis, oleh calon atau kepala daerah demi meraup suara masa membuat para pendidik mati kutu. Pendidik/guru tidak bisa mengembangkan kemampuan mengajar karena terbatasnya sanpras. Dana bos yang tidak mencukupi untuk biaya operasional sekolah dari Pemerintah tidak mungkin bisa mendongkrak kualitas dalam waktu sesingkat-singkatnya, justru cenderung  membuat kualitas semakin buruk.

Sinyalemen ini dapat kita lihat perbandingan antara sekolah Swasta yang dikelola oleh yayasan yang sudah mapan dengan sekolah Negeri kualitasnya terpaut cukup jauh. Banyak sekolah Negeri mulai kekurangan siswa, beralih ke sekolah Swasta yang mengutamakan mutu meskipun harus ada tambahan biaya.

Masyarakat menyadari akan pentingnya kualitas pendiidkan, untuk itu seharusnya Pemerintah memberi kelonggaran kebijakan kepada sekolah untuk mengoptimalkan kemampuan orangtua siswa dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan dimana anak disekolahkan.

Ada contoh buruk, misalnya orangtua bersedia membantu biaya operasional buat sekolah agar sekolah memiliki peralatan cukup, tetapi karena slogan sekolah gratis yang dimanipulasi demi pencitraan politik tidak bisa diterima. Ini adalah dampak politisasi sekolah demi sebuah kekuasaan.

Kembali ke program Literasi Sekolah, kita telah di pandang sebelah mata oleh Negara tetangga seperti, Malaysia, Singapura, Thailand maupun Vietnam, dimana kita Negara yang lebih dahulu merdeka dan mempunyai kekayaan alam lebih dari mereka, tetapi dalam hal minat membaca ketinggalan. Bahkan Indonesia menempati urutan yang ke 68 dari 70 Negara yang ikut di survey oleh PISA.

Apa yang salah dengan pengelolaan di Negara ini ? 20 s/d 40 tahun yang lalu Negara tetangga belajar dari Indonesia, sekarang kita telah ketinggalan dengan mereka.

Guru-guru kita kehilangan gairah untuk mendidik generasi emas. Guru seperti tidak bisa mengembangkan kemampuannya dalam kelas. Kelas yang merupakan tempat menguji kecerdasan anak dan pembentukan karakter, hanya menjadi tempat menghabiskan waktu sambil menunggu anak mengerjakan soal-soal yang menjadi tradisi guru-guru saat ini.

Guru yang seharusnya merangsang siswa untuk berfikir kritis seakan menjadi penjaga pintu kelas sambil menunggu lonceng jam pelajaran habis. Jika hal demikian terus terjadi, apa yang akan terjadi 10 s/d 20 tahun yang akan datang ? Dimana anak-anak yang saat ini duduk di SMP/SMA akan menjadi pejabat Negara yang menentukan arah keberlangsungan NKRI?

Mempelajari buku paket saat sekolah saja tidaklah cukup, dibuku paket hanyalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, dimana pengembangannya ada di buku non teks. Oleh karena itu agar mempunyai wawasan jauh ke depan anak harus dibudayakan membaca buku-buku non teks sebagai referensi atau memperkaya ilmu pengetahuan dirinya.

GLS (Gerakan Literasi sekolah) sebagai gerakan yang masif dan terstruktur sebagaimana Pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud No. 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, diharapkan dapat mengatasi persoalan minat baca saat ini.

Pemerintah berharap anak-anak sebelum pelajaran dimulai di ruang kelas, 15 menit sebelum dimulai diharuskan membaca buku-buk non teks. Ini dimaksudkan agar kegiatan membaca buku non teks menjadi budaya membaca buku.

Jika membaca buku sudah menjadi budaya, maka anak akan bisa mengatasi persoalan hidup kelak dengan membuka Literatur-literatur yang banyak tersedia saat ini.

Pemeritah perlu menjelaskan secara detail kepada masyarakat khususnya guru dan pemangku kepentingan di tingkat paling bawah, maksud dan tujuan Gerakan Literasi Sekolah, dan yang lebih penting lagi Pemerintah harus memberikan apresiasi kepada guru berupa kredit poin atau apalah bahwa keterlibatan guru dalam Gerakan Literasi Sekolah mendapat nilai oleh Pemerintah.

Saat ini masih banyak guru yang berpendapat kegiatan Literasi dianggap sebagai pekerjaan tambahan dan menambah beban kerja, bukan sesuatu yang Inhern dalam kegiatan pembelajaran. Maka akhirnya guru merasa harus ada penghargaan lain diluar gaji yang rutin diterima.

Tanpa penjelasan yang tuntas dari Pemerintah, Gerakan Literais Sekolah dianggap gerakan seremonial saja. Sudah ratusan milyar dana digunakan untuk Gerakan Literasi Sekola, sangat disayangkan jika tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.

Semoga dengan tulisan ini ada perhatian dari Pemerintah sekaligus memberikan solusi atas problematika yang diuraikan di atas.

Semoga bermanfaat, Aamiin.

Mustajab Hadi

Direktur PT. Inti Prima Aksara (INPRASA)

Pegiat Literasi Sekolah